Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, telah mengeluarkan instruksi tegas kepada
seluruh kepala cabang dinas wilayah.
Instruksi ini bertujuan untuk memastikan pengawasan langsung terhadap proses
pendaftaran ulang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.
Langkah ini merupakan upaya krusial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan SPMB, sesuai dengan Keputusan Kadisdik Aceh Nomor 100.3/667/2025
yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMBl
“Kami mengajak semua pihak, termasuk sekolah dan orang tua, untuk tidak meminta atau
memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan,” ujar Marthunis, Jumat
(4/7/2025).
Lebih lanjut, Marthunis mengimbau para kepala sekolah untuk menyampaikan laporan
tertulis mengenai pelaksanaan pendaftaran ulang. Tindakan ini merupakan langkah
proaktif untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) dan berbagai penyimpangan
lainnya dalam proses spmb ini “Mari bersama menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan kita,”
tambahnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Aceh telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait
Pendaftaran Ulang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 untuk
jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Kebijakan ini secara eksplisit menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,
serta dengan tegas melarang adanya pungutan liar di semua sekolah di Aceh.
Surat Edaran tersebut didasarkan pada sejumlah regulasi penting, antara lain Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Seragam
Sekolah, Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, serta Surat Edaran
Gubernur Aceh Nomor 400.3.1/7031 yang secara khusus melarang gratifikasi dan suap
dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Marthunis secara gamblang menyatakan bahwa seluruh proses pendaftaran ulang SPMB tidak
boleh dikenakan biaya dalam bentuk apa “Seluruh proses pendaftaran ulang harus
dilakukan dengan prinsip pelayanan prima, tanpa diskriminasi, dan yang paling penting
bebas dari segala bentuk pungutan liar. Kami tidak akan mentolerir praktik-praktik
yang menyimpang. Jangan sampai anak-anak kita gagal masuk sekolah karena tidak mampu
bayar uang pendaftaran,”Ujar Marthunis
